Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang dimiliki oleh Bank Sentral (Bank Indonesia) untuk mengontrol situasi ekonomi khususnya inflasi, melalui kewenangannya dalam mencetak atau menarik uang beredar. Inflasi merupakan kenaikan harga-harga secara umum yang terjadi pada suatu negara secara terus-menerus.
Inflasi dan uang beredar sangat berkaitan, di mana kenaikan uang beredar dapat memicu tingginya inflasi jika tidak diiringi dengan produksi barang dan jasa riil. Ketika uang beredar meningkat tetapi produksi barang konstan, maka harga uang di masyarakat menjadi turun. Akibatnya, inflasi naik. Demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu, Bank Indonesia memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam mempengaruhi tingkat inflasi melalui kebijakan moneternya.
Tujuan utama Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Jika nilai rupiah stabil, maka harga-harga barang serta nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dapat dikontrol.

Alat Kebijakan Moneter Bank Indonesia

Ada tiga kebijakan moneter yang dapat dilakukan oleh Bank Indonesia dalam mengontrol uang beredar:

1. Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation)
   Ini dilakukan dengan memperdagangkan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) untuk mempengaruhi jumlah uang beredar (Money Supply). Jika ingin menambah uang beredar (kebijakan ekspansif), maka BI dapat membeli SBI dari pasar. Demikian juga sebaliknya.
2. Giro Wajib Minimum (Reserve Requirement)
   Setiap bank wajib menyadangkan dananya di BI sebagai giro wajib. Jika ingin melakukan kebijakan ekspansif, maka BI dapat menurunkan giro wajib minimum, sehingga dana bank yang dapat disalurkan ke masyarakat semakin besar. Dan sebaliknya.
3. Tingkat Diskonto (Discount Rate)
   ini dilakukan dengan mengubah tingkat suku bunga pinjaman bank kepada BI untuk memenuhi cadangan likuiditasnya. Jika ingin jumlah uang beredar naik, maka BI dapat menurunkan tingkat diskontonya.

Namun perlu diperhatikan bahwa kebijakan moneter bukan merupakan satu-satunya faktor yang mempengaruhi tingkat inflasi. Ada juga pengaruh kebijakan fiskal dan kebijakan lainnya, seperti kenaikan harga barang bergejolak (volatile goods) dan kenaikan harga barang yang ditetapkan pemerintah (administered price) seperti kenaikan harga BBM.